“Ini sudah menjadi tugas dewan untuk menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Setelah melalui rapat dengan warga dan pihak PT Pusri (Persero), disepakati ganti rugi tanah disesuaikan dengan NJOP. Kita akan tinjau terus proses ganti rugi lahan milik warga hingga tidak ada warga yang merasa dirugikan atas program PT Pusri untuk menciptakan kawasan hijau ini sejak tahun 2000," jelas Ketua Komisi II DPRD Kota Palembang diwakili H Endar Himawan kepada koran ini.

Saat ini sedang dilakukan pengukuran ulang sehingga untuk kawasan green barrier ini untuk lahan yang akan diganti rugi, meliputi tanah tumbuh, ganti rugi bangunan, serta gedung sekolah yang akan dipindahkan.