Sedikitnya release informasi tentang pemilu untuk anggota Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) tentang apa yang menjadi peranan, fungsi dan posisi DPD dalam konstitusi yang cukup powerless, menjadikan kedudukan DPD layaknya hanya sekedar sebagai pelengkap seperti berada dalam ketidakberadaan. Hal ini menimbulkan pemikiran tersendiri bagi Universitas PGRI Palembang. Dengan menggandeng DPD RI, menggelar kegiatan “DISKUSI” Pancasila, UUD 1945 dalam penguatan peranan DPD RI untuk meningkatkan Fungsi Legislasi, Budget dan Kontrol yang berkaitan dengan Keutuhan NKRI. Kegiatan yang digelar di Gedung Guru, Rabu (18/8) menghadirkan Prof Amzulian Rivai PhD dan Dr Zen Zanzibar selaku narasumber.
Ketua PGRI Provinsi Sumsel, Dr H Syarwani Ahmad MM mengungkapkan kegiatan diskusi tersebut membahas tentang aturan negara serta peran DPD RI selaku wakil suara rakyat dalam tampuk pemerintahan. Dengan tujuan untuk merumuskan alternatif pemikiran akademik untuk empowering tugas pokok dan fungsi DPD RI.
“Kegiatan ini murni aspirasi masyarakat daerah yang harus diperhatikan. Dengan harapan hasil yang disimpulkan akan disampaikan kepada lembaga tertinggi negara untuk didapat dikaji ulang, agar terselenggaranya pemerintahan yang tertib dan teratur tanpa ada rasa yang ditinggalkan. Karena secara konstitusional peran, fungsi dan kedudukan DPD sangat lemah. Mereka tidak memiliki hak legislasi untuk membuat peraturan. Mereka hanya berhak ikut membahas tetapi tidak berhak untuk ikut menentukan. Sehingga kontribusinya untuk mensejahterakan rakyat daerah yang ditumpukkan pada DPD tidak dapat diwujudkan.” katanya.
Sementara Ketua DPD RI, Drs H Aidil Fitri Syah MM menjelaskan jabatan DPD RI yang dijabatnya merupakan amanat masyarakat Sumsel yang harus diperjuangkan. Seperti amanat NKRI yakni UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Apakah jabatan DPD RI mampu mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah.
Posting Komentar